Polres Berau – Kabupaten Berau bersama sejumlah instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui rapat koordinasi lintas sektor, sinkronisasi rencana aksi, serta optimalisasi kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Lantai II BPBD Kabupaten Berau tersebut dihadiri Asisten I Pemkab Berau M. Hendratno, Kepala BPBD Berau Masyhadi Muhdi, Pasi Ops Kodim 0902/Berau Kapten Inf Makin Effendi, Kabag Ops Polres Berau AKP Kasiyono, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Hadir pula unsur Skuadron 13/Amur Balotta Yudha, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Perkebunan, Manggala Agni, Unit Siaga SAR Berau, KPHP Berau Barat, KPHP Berau Tengah, KPHP Berau Utara, KPHP Berau Pesisir, serta para camat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Berau.
Dalam rapat tersebut, BMKG memaparkan kondisi cuaca dan potensi karhutla di wilayah Berau. Data hotspot tahun 2026 menunjukkan peningkatan pada periode El Nino kuat dibandingkan dengan data historis hotspot tahun 2015.
Sementara itu, pemantauan Hari Tanpa Hujan (HTH) di wilayah Berau berada dalam kategori pendek hingga menengah. Deteksi hotspot juga masih bersifat fluktuatif, dengan sebaran terbanyak hingga pembaruan data berada di Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Segah.
Berdasarkan data citra satelit per 11 Agustus 2026 pukul 11.00 WITA, belum terdeteksi sebaran asap yang signifikan di wilayah Berau. Namun, potensi kemudahan terjadinya karhutla dalam tujuh hari ke depan masih berada dalam kategori tinggi.
Manggala Agni turut memaparkan sejumlah strategi pencegahan, di antaranya pemantauan menggunakan teknologi secara real-time, patroli pencegahan karhutla, penguatan regulasi pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur pembasahan lahan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Untuk penanganan, strategi yang disiapkan meliputi aktivasi posko tanggap darurat dan pelaksanaan pemadaman apabila terjadi karhutla.
Dalam diskusi, sejumlah kendala di lapangan turut menjadi perhatian. Di antaranya lokasi titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan akses bagi armada pemadam, kurangnya peralatan dan kendaraan, kondisi lahan gambut, keterbatasan personel, serta tidak tersedianya sumber air di sejumlah lokasi.
Selain itu, penanganan juga menghadapi tantangan berupa munculnya sejumlah titik api secara bersamaan, keterbatasan personel dan peralatan di beberapa kecamatan, belum optimalnya penyampaian informasi kejadian kepada BPBD sebagai sektor komando, koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat, hingga keterbatasan anggaran penanggulangan karhutla.
Kabag Ops Polres Berau AKP Kasiyono mengatakan, penguatan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi potensi karhutla, terutama dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
“Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap kejadian di lapangan dapat segera ditindaklanjuti dengan dukungan personel, peralatan dan sumber daya yang tersedia,” ujarnya.
Dari rapat tersebut disepakati perlunya kesepakatan bersama antarinstansi untuk mempermudah penanganan karhutla di lapangan. Selain itu, akan dibentuk posko gabungan yang menyesuaikan kebutuhan personel di lapangan serta grup komunikasi bersama lintas instansi untuk mempercepat penyampaian informasi dan koordinasi penanganan karhutla.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait sekaligus mempercepat respons apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Berau.
Humas Polres Berau